UU tentang Kode Etik Akuntan Publik Menghadapi era IFRS

IFRS

IFRS atau International Financial Reporting Standars merupakan standar pelaporan keuangan yang ditujukan untuk semua negara, yang bertujuan untuk menyamakan standar yang digunakan dalam pelaporan keuangan semua entitas. IFRS merupakan pengembangan dari International Accounting Standars (IAS). IAS dikeluarkan oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional / International Accounting Standars Comittee (IASC).
Tanggung jawab dari IASC ini kemudian diambil alih oleh IASB pada 1 April 2001, dan sejak saat itu, dilakukan pengembangan terhadap standar yang ada yang kemudian dikenal dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS.

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik merupakan akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasanya di Indonesia. Ketentuan yang mengatur akuntan ini telah tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik. Setiap Akuntan Publik diwajibkan untuk menjadi anggota dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang merupakan organisasi atau asosiasi profesi yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Kode Etik Akuntan Publik Dalam Menghadapi Era IFRS

Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan yang khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini sebagai aturan main dalam menjalankan profesi tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi.

Oleh karena itu seorang akuntan profesional harus mematuhi prinsip-prinsip fundamental etika akuntan atau kode etik akuntan yang meliputi delapan butir pernyataan (IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan, yaitu:

1. Tanggung jawab profesi
Bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional harus

senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan

yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam

masyarakat.

2. Kepentingan publik
Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang

dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan

tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan

ekonomi masyarakat dan negara.

3. Integritas
Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan

patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus

terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4. Obyektifitas
Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan

anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur

secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan

atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa

profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan

pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.Kompetensi

diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

6. Kerahasiaan
Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan

jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa

persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk

mengungkapkannya.

7.Perilaku profesional
Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan

reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan

profesinya.

8. Standar teknis
Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants,

badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. IFRS merupakan

standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard

Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS)

disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional

(IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC),

dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

Akuntan Publik Dalam Menghadapi Era IFRS

Sasaran konvergensi IFRS yang telah dicanangkan IAI pada tahun 2012 adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012,” demikian disampaikan Ketua DSAK IAI Rosita Uli Sinaga pada Public Hearing Eksposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan, di Jakarta Kamis 20 Agustus 2009 lalu.

Banyaknya standar yang harus dilaksanakan dalam program konvergensi ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi DSAK IAI periode 2009-2012. Implementasi program ini akan dipersiapkan sebaik mungkin oleh IAI. Dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi ini dapat berjalan dengan baik tentunya sangat diharapkan.

Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. Secara tidak langsung, kompetisi tersebut bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia memilih untuk merekrut akuntan asing.

Maka dari itu Akuntan Publik diharapkan dapat segera mengupdate pengetahuannya sehubungan dengan perubahan SAK, mengupdate SPAP dan menyesuaikan pendekatan audit yang berbasis IFRS. Akuntan Manajemen/Perusahaan dapat mengantisipasi dengan segera membentuk tim sukses konvergensi IFRS yang bertugas mengupdate pengetahuan Akuntan Manajeman, melakukan gap analysis dan menyusun road map konvergensi IFRS serta berkoordinasi dengan proyek lainnya untuk optimalisasi sumber daya.
Banyak hal dalam IFRS yangakan diadopsi brbeda dengan prinsip yang saat ini berlaku. Beberapa hal antara lain :

1. Penggunaan Fair-value Basis dalam penilaian aktiva, baik aktiva tetap, saham, obligasi dan lain-lain, sementara sampai dengan saat ini penggunaan harga perolehan masih menjadi basic mind akuntansi Indonesia. Sayangnya IFRS sendiri belum memiliki definisi dan petunjuk yang jelas dan seragam tentang pengukuran berdasarkan nilai wajar ini.
2. Jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK terdiri dari 4 elemen (Neraca, Rugi-Laba dan Perubahan Ekuitas, Cashflow, dan Catatan atas Laporan keuangan). Dalam draft usulan IFRS menjadi 6 elemen (Neraca, Rugi-Laba Komprehensif, Perubahan Ekuitas, Cashflow, Catatan atas Laporan keuangan, dan Neraca Komparatif). Penyajian Neraca dalam IFRS tidak lagi didasarkan pada susunan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas, tapi dengan urutan Aktiva dan Kewajiban usaha, Investasi, Pendanaan, Perpajakan dan Ekuitas. Laporan Cashflow tidak disajikan berdasarkan kegiatan Operasional, Investasi dan Pendanaan, melainkan berdasarkan Cashflow Usaha (Operasional dan investasi), Cashflow perpajakan dan Cashflow penghentian usaha.
3. Perpajakan perusahaan, terutama terkait pajak atas koreksi laba-rugi atas penerapan IFRS maupun atas revaluasi aktiva berdasarkan fair-value basis.